MADIUNTERKINI.ID - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah mencapai kesepakatan terkait Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2025.
Kesepakatan ini merupakan langkah penting sebelum RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang. Tujuan utama pengesahan ini adalah untuk mendukung kinerja pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pemerintah ini memiliki sejumlah program prioritas yang diharapkan bisa dijalankan dengan dukungan penuh dari anggaran yang telah disiapkan. Ketua Badan Anggaran DPR, MH Said Abdullah, menyampaikan bahwa dalam APBN 2025, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.
Selain itu, tingkat inflasi diperkirakan akan berada di kisaran 2,5 persen, sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dipatok pada angka Rp16.000. Said juga menjelaskan bahwa pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.005 triliun, di mana sumber utama penerimaan akan berasal dari pajak.
Ia menekankan pentingnya reformasi di sektor perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) agar target penerimaan dapat tercapai dengan lebih optimal.
Sementara untuk belanja negara, total anggaran yang ditetapkan mencapai Rp3.621 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk mendanai berbagai program prioritas pemerintah. Salah satu yang mendapat perhatian besar adalah sektor pendidikan, di mana akan dilakukan renovasi sekolah dengan alokasi dana sebesar Rp20 triliun, serta pembangunan sekolah unggul terintegrasi dengan anggaran Rp4 triliun.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan Rp15 triliun untuk pembangunan lumbung pangan nasional guna mendukung ketahanan pangan di masa depan. anggaran pendidikan dalam APBN 2025 mencapai Rp742,26 triliun, yang setara dengan 20 persen dari total belanja negara dimana sebesar Rp3621 Triliun.
Penyelenggaraan pendidikan diharapkan semakin terbuka dan inklusif, sehingga tidak ada lagi anak yang harus berhenti sekolah akibat masalah biaya. Defisit APBN 2025 telah disepakati sebesar Rp616,19 triliun atau setara 2,53 persen dari PDB. Kesepakatan ini tercapai dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah, di mana semua fraksi menyetujui RUU APBN 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang mewakili pemerintah, menjelaskan bahwa APBN 2025 merupakan periode transisi yang disusun dengan prinsip keberlanjutan, optimisme, serta kehati-hatian dalam menghadapi perkembangan kondisi global dan nasional. Pemerintah juga mengapresiasi pimpinan dan seluruh anggota DPR atas pengesahan RAPBN 2025 menjadi undang-undang, yang dilakukan melalui proses yang transparan, terbuka, dan konstruktif.
Persetujuan ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya mekanisme check and balance serta keterbukaan terhadap masukan, pandangan, dan kritik yang tetap memungkinkan tercapainya konsensus. Sri Mulyani menjelaskan, APBN 2025 akan mendukung program-program prioritas presiden terpilih, seperti program Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah, dan pemeriksaan kesehatan gratis, dengan tujuan meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi 0,56.
Di sektor ketahanan pangan, program pemberdayaan petani dan nelayan diharapkan dapat meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) ke kisaran 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) ke angka 105-108 pada tahun 2025. Pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.005 triliun, didorong oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun.
Reformasi perpajakan, perluasan basis pajak, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak akan menjadi pilar utama dalam mencapai target penerimaan pajak tahun 2025, ditambah dengan penerapan sistem CoreTax yang kompatibel dengan perubahan ekonomi serta kebijakan perpajakan global.
Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa belanja Kementerian/Lembaga pada 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun, yang akan dialokasikan untuk mendukung program prioritas serta menjalankan program unggulan pemerintahan baru, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.
Ia juga menegaskan bahwa kebebasan individu merupakan dasar utama demokrasi yang turut mempengaruhi kinerja ekonomi. APBN memainkan peran penting dalam menjaga kebebasan individu melalui pembangunan sistem hukum yang adil dan sistem keamanan yang terpercaya.
"Masa depan kita tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh seberapa bijak kita mengelolanya," pungkas Sri Mulyani.
