 |
| Ilustrasi data DJP [Doc. Disway] |
MADIUNTERKINI.ID - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan di sistem informasi DJP tak menemukan ada indikasi kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP).
"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti saat berada di Jakarta, Jumat.
Kata Dwi, struktur data yang tersebar bukanlah struktur data yang ada kaitannya dengan pelaksanaan hak maupun pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak.
Namun DJP tetap melakukan koordinasi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), maupun pihak kepolisian dalam rangka menindaklanjuti adanya dugaan kebocoran data tersebut.
Tentang kerahasiaan data wajib pajak akan terus dijaga oleh pihak DJP.
DJP juga akan meningkatkan keamanan di sistem informasi maupun infrastruktur yang dimiliki instansi.
Masyarakat juga diimbau DJP agar dapat ikut menjaga keamanan datanya masing-masing.
Caranya yakni dengan melakukan pembaharuan antivirus, secara berkala mengganti kata sandi, serta menghindari akses tautan maupun dokumen yang dianggap mencurigakan.
Bagi masyarakat yang telah menemukan adanya dugaan kasus kebocoran data tentang DJP, masyarakat bisa melaporkannya di kanal pengajuan Kring Pajak 1500200, surel pengaduan@pajak.go.id, situs pengaduan.pajak.go.id, maupun di situs wise.kemenkeu.go.id.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga sudah meminta kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengadakan evaluasi soal adanya dugaan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diduga telah bocor.
Dirinya mengatakan nantinya usai rampungnya evaluasi, akan segera diadakan konferensi pers.
Konferensi pers ini dilakukan untuk mengumumkan hasil pemeriksaan ke awak media.
Dugaan terjadinya kebocoran data NPWP ini muncul setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia yang bernams Teguh Aprianto mengunggah hasil tangkapan layar situs Breach Forums.
Teguh Aprianto mengunggahnya di akun X @secgron. Dirinya mengatakan ada 6 juta data NPWP yang diperjualbelikan di situs tersebut oleh akun bernama Bjorka pada tanggal 18 September 2024 lalu.
Selain NPWP, ada pula data yang ikut dibocorkan diantaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, beserta data lainnya.
Semua data tersebut dibanderol senilai Rp150 juta.
Di cuitan yang sama, Teguh menyebutkan data milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep juga ada di daftar data yang diduga bocor tersebut.
Ada pula beberapa menteri yang masuk di dalam daftar data tersebut. Menteri yang datanya tercantum di sana yakni Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, serta Menteti BUMN Erick Thohir.
Informasi terkait dengan kebocoran data NPWP tersebut juga telah diunggah di platform X oleh perusahaan keamanan siber Falcon Feeds.
Akan tetapi, dalam pernyataannya, mereka menyebutkan bahwa keaslian informasi tersebut belum ada verifikasinya.